Grobogan – Warga masyarakat Indonesia mendukung penuh program Presiden Joko Widodo. Salah satunya ialah program Presiden Jokowi tentang anggaran Dana Desa (DD), Presiden Joko Widodo pernah menegaskan, akan ikut mengawasi semua pungutan Mark Up /Korupsi utamanya adalah Anggaran Dana Desa tak peduli berapa besar nominalnya. Praktek penggelembungan anggaran masih saja dilanggengkan di negeri ini. Padahal, mark up jelas-jelas merupakan modus laten korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pejabat pemerintah sepertinya tidak pernah mau belajar dari kesalahan pengelolaan anggaran masa lalu.
Yang lebih mengejutkan lagi temuan tim Istana Negara dengan adanya mark up anggaran di Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.(3/2/2023).
Setelah ditemukan proyek Pembangunan Rabat Beton, pembangunan talud, pembangunan gedung serba guna dan pembangunan lainnya yang terindikasi dikerjakan tidak sesuai Bestek (RAB) sehingga hasil pekerjaan yang baru berjalan lebih kurang satu tahun sudah mulai “tidak jelas”,kali ini kembali ditemukan proyek yang bersumber dari anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020- 2021-2022 yang terindikasi anggarannya di Mark-up.
Data yang berhasil dikumpulkan tim investigasi Berita Istana Negara dari berbagai sumber menyebutkan,indikasi Mark-up anggaran yang diduga sengaja dilakukan oleh oknum Kades Pilangpayung tersebut adalah mencakup pengerjaan yang bersumber dana desa.
Sementara itu, Tim Investigasi Istana Negara Risgun Asmoro menjelaskan, praktek penggelembungan anggaran masih saja dilanggengkan di negeri ini. Padahal, mark up jelas-jelas merupakan modus laten korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pejabat pemerintah sepertinya tidak pernah mau belajar dari kesalahan pengelolaan anggaran masa lalu.
Lebih dari satu minggu yang lalu tim berita Istana Negara sudah mengetahui bahwa sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bocor akibat praktik KKN yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Memang, kenyataannya hingga kini kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih berpotensi menjadi ladang korupsi korupsi.
Apalagi, temuan Tim Berita Istana Negara lebih mencengangkan lagi, yaitu mengajukan anggaran belanja dan modal dari seluruh regulasi dan lembaga sarat dengan penggelembungan 20% hingga 30%. Tim Berita Istana Negara yang beranggotakan investigasi independen itu menghitung efisiensi anggaran pemerintah. Penelitian dilakukan melalui analisis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang diajukan kementerian dan lembaga pada periode waktu 2020- 2021 sampai 2022, serta pengakuan pada proyek-proyek infrastruktur dan belanja barang. Hasilnya terdapat perbedaan mencolok antara harga pasar dan harga yang diprediksi.
Temuan itu memang belum sampai pada kesimpulan ada unsur korupsi. Namun, sudah menjadi rahasia umum, proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan korupsi.
Dana besar pemerintah yang mengalir ke desa sangat menggiurkan. Sejumlah kades dan perangkat tergoda untuk ‘memainkannya’ demi mengambil keuntungan pribadi.
Modus ‘memainkan’ uang negara dengan cara melakukan penggelembungan (mark up) anggaran ini diduga dilakukan Kades Pilangpayung. Dugaan korupsi kades ini terendus tim Berita Istana Negara. Setelah melalui proses investigasi oleh tim,tegasnya.
Hal yang sama di jelaskan Warga setempat yang enggan disebutkan namanya, iya mas aliran dana yang bersumber ADD tahun anggaran 2020- 2021-2022, digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pilangpayung, namun warga sendiri juga tidak tau pekerjaan tersebut mark up anggaran atau tidak, kami baru tau kalau anggaran tersebut mark up setelah dijelaskan tim Istana Negara, jelasnya.
Sementara itu Bambang selaku Sekdes Pilangpayung saat dikonfirmasi tim Istana Negara menjelaskan, kalau pekerjaan tersebut sudah sesuai RAB, tidak ada mark up anggaran, kalau tidak percaya silahkan tanyakan sama pendamping Desa dan pak Camat, kalau perlu silahkan datang kita duduk bareng biar semua jelas, jawabnya kepada awak media.(*)