Beritaistana, Bengkalis – Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamat Pulau Terluar (AMPPPT-NKRI) dan Pengurus Wilayah Sedulur JOKOWI Kabupaten Bengkalis bersama sejumlah masyarkat Desa Muntai dan Muntai Barat merasa keberatan atas rencana pembangunan tambak udang yang berlokasi di Desa Muntai berbatasan dengan Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Riau. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan.
Menurut Solihin Ketua Relawan Sedulur Jokowi Kabupaten Bengkalis menyampaikan bahwa keberatan tersebut bukan tanpa alasan. Karena fakta di lapangan didapati, bahwa jarak antara rencana pembangunan kolam udang (tambak udang), yang lahannya bersempadan langsung dengan tebing pantai Selat Melaka sebelah utara saat ini cukup parah terjadi abrasi pantai.
“Jaraknya dengan lokasi ratusan perkuburan (pemakaman) masFotoyarakat, tugu titik nol pulau-pulau kecil terluar Indonesia serta keberadaan tower Navigasi milik Pemerintah Pusat hanya kurang lebih puluhan meter dari batas lahan lokasi yang ingin dibangun tambak udang,” jelasnya.
Sehingga hemat kami, jika dipaksakan juga untuk dibangun tambak udang, Jika nanti tambak udang jebol dihantam abrasi, otomatis akan mengancam keberadaan lokasi perkuburan masyarakat, tower navigasi dan tugu titik nol pulau terluar indonesia yang letaknya di Desa Muntai,” kata Solihin kepada media ini, Kamis (12/1/2023).
Lebih lanjut, Keberatan yang sama juga dipertegaskan lagi oleh Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamat Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (AMPPPT-NKRI) selaku pihak yang menyurati DLH Bengkalis sehingga membuat team DLHL bersama Camat Bantan Mutu Syaily turun lapangan. “Semua pihak seharusnya tunduk dengan Pemanfaatan Wilayah Pesisir pulau-pulau kecil terluar. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, khusus Kabupaten Bengkalis termasuk dari 111 (seratus sebelas) pulau-pulau terkecil terluar yang merupakan garda terdepan wilayah daratan Indonesia.”
Foto: Masyarakat menolak pembangunan tambak.Definisi dari Pulau-Pulau kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil seluas ≤ 2000 km2 dan memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. PPKT juga ditetapkan sebagai KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu) yakni kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan untuk kepentingan nasional.
“PPKT membutuhkan pengelolaan secara khusus agar kedudukan sebagai kawasan perbatasan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengendalikan pelestarian lingkungan yang terjaga dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Lanjutnya lagi, Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Izin Lokasi menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
Lebih lanjut, hal- hal lainya ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau.
Pantauan di lapangan, kegiatan dihadiri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Camat Bantan (Mutu Syaily), Kapolsek Bantan bersama personil, sejumlah Anggota Kodim 0303 Bengkalis, Perangkat Desa Muntai, namun Kepala Desa serta sekdes nya tidak terlihat, Kepala Desa Muntai Barat berserta sejumlah perangkatnya serta puluhan masyarakat setempat yang keberatan atas rencana pembangunan tambak udang.
“Selain itu, terlihat di lapangan sebuah alat berat yang sudah siap untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi . Sementara para pihak yang ingin membangun tambak udang sama sekali tidak terlihat. Namun upaya awal yang dilakukan oleh team DLHK melalui Ketua Tim Agus melalui oprator alat berat (exscafator) dapat menguhubungi pihak yang mengaku selaku pemilik berinisial MN yang saat itu katanya sedang berada di Malaysia.
Kesimpulan yang disepakati untuk sementara rencana kegiatan lapangan dihentikan dulu sampai ada kejelasan lebih lanjut dalam pertemuan yang direncanakan pada hari Senin depan tanggal 16 Januari 2023. (Romi)