ORARI Kisruh, Komunitas NTT Adukan Johnny G Plate Menkominfo Ke Wantimpres
JAKARTA -Terpilihnya Johnny G Plate satu-satunya putra daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, ini merupakan suatu kebanggaan bagi warga Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi pada perkembangannya, selama 1 tahun menjabat sebagai Menteri Komunikasi & Informasi, yang semestinya Kominfo punya peran sebagai jembatan.
Kalau sebagai jembatan, maka ujungnya di dua belah pihak. Perkuat dua titik masing-masing, baik titik dari sisi pemerintah maupun titik dari sisi masyarakat, tapi ternyata Johnny G Plate, justru tidak menjadikan Kemenkominfo sebagai jembatan yang memperkuat masyarakat, akan tetapi realitasnya justru memperlemah dan diduga mendorong terciptanya perpecahan, demikian di sampaikan Roy juru bicara Aliansi Gerakan Masyarakat NTT saat di hubungi awak media, Jumaat, 4 Februari 2022 kemaren di Jakarta.
“Diduga Beliau malahan mendorong terciptanya perpecahan di kalangan warga anggota ORARI, dengan mengeluarkan Surat Keputusan mengeluarkan surat keputusan no.575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia periode 2021-2026, adapun kepengurusan tersebut hasil penyelenggaraan Munas XI ORARI Lanjutan yang melanggar AD/ART ORARI,”ungkap Roy
Bukan hanya itu, lanjut Roy, dengan adanya Surat Keputusan tersebut menunjukkan perilaku kesewenang-wenangan seorang pejabat negara yang diduga melanggar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bersih, serta sikap tersebut kemudian memicu adanya dugaan tindak pidana gratifikasi terhadap Menkominfo Johnny Gerard Plate oleh pihak pihak yang ingin menguasai ORARI, diduga dengan ber modus operandi pembuatan Surat Keputusan no.575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia periode 2021-2026.
“Dugaan gratifikasi tersebut, itu sudah dilaporkan oleh rekan-rekan kami dari jaringan muda NTT ke KPK, dan kami sangat berharap KPK segera menindaklanjutinya, hal ini juga yang mendorong kami mengganggap bahwa Johnny G Plate sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Menkominfo,”tukas Roy
Hal senada disampaikan H.M Kristo Pakur yang juga bergabung di Aliansi Gerakan Masyarakat NTT, saat di hubungi di tempat terpisah, kepada awak media,Jumat, 4/2/2022 kemaren di Jakarta, ia mengatakan bahwa sikap dan kebijakan Menkominfo Johnny G Plate yang juga masih menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Nasdem tersebut,mengindikasikan adanya tindakan konspiratif yang di duga menguntungkan kepentingan partai Nasdem dan juga di duga menguntungkan pihak lainnya.
“Tentunya sikap dan langkah konspiratif tersebut,sangat bertentangan dengan visi missi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Ir Joko Widodo & Wapres Bapak KH Ma’ruf Amin, dan bahkan menurut kami ini merupakan duri dalam daging atau virus atau benalu membahayakan di Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, karena itu harus segera di amputasi, sebelum menjalar ke mana-mana.
”ucap H.M Kristo Pakur
Karena itulah, lanjut H.M Kristo Pakur, dirinya bersama rekan-rekan aktivis Milineal asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tergabung di Aliansi Gerakan Masyarakat NTT telah mengirim surat mengadukan masalah ini ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), untuk mendesak Wantimpres memberikan masukan atau pun saran kepada Presiden Joko Widodo, agar mencopot Johnny G Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo di Kabinet Indonesia Maju.
“Ya, apabila Presiden Joko Widodo tidak segera mencopot Johnny G Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo, dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia, dan juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Internasional kepada Presiden Joko Widodo, sebab ORARI ini sudah menjadi anggota Organisasi Internasional, bahkan salah seorang anggotanya menjadi Presiden IARU
( Organisasi Amatir Radio Internasional), nah kalau sampai masyarakat International mengetahui ORARI terpecah belah, pasti yang malu bukan hanya Presiden Jokowi yang juga sebagai tokoh dunia, melainkan seluruh rakyat Indonesia, akan merasa malu, atas kejadian tersebut,”
pungkas HM Kristo Pakur.
HM