Terima Kelompok Mahasiswa Kapolda Maluku Minta Dukungan Kamtibmas
POLDA MALUKU– Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum mengajak dan meminta dukungan mahasiswa untuk bersama menjaga serta memelihara situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Hal itu disampaikan Kapolda saat menerima sejumlah mahasiswa yang berasal dari organisasi kemahasiswaan seperti IMM, PMII dan HMI di ruang kerjanya, Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (2/2/2022).
Dalam pertemuan itu, Kapolda didampingi Direktur Intelkam, dan Kabid Humas Polda Maluku. Mereka menerima kedatangan Ketua Umum IMM Cabang Ambon, Hamja Loilatu, Ketua DPD IMM Maluku, Abu Bakar Mahu, Ketua PMII Cabang Ambon, Husen Marasabessy, dan aktivis HMI, Ali Hehanusa.
Hamja Loilatu menyampaikan maksud kedatangan pihaknya untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Kapolda Maluku. Tujuannya agar dapat bersinergi dengan Polda Maluku dalam ikut serta menyelesaikan permasalahan sosial, salah satunya di Negeri Pelauw dan Kariuw.
“Terima kasih kepada bapak Kapolda Maluku dan Pejabat Utama yang telah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan mahasiswa,” kata Hamja.
Menurut Abu Bakar Mahu, peran pemuda dan mahasiswa sangatlah penting. Pihaknya harus berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang salah satunya persoalan Negeri Pelauw dan Kariuw.
“Masalah di Negeri Kariuw-Pelauw adalah masalah yang sangat darurat karena isu-isu yang berkembang di media dikaitkan dengan isu SARA,” ujarnya.
Menanggapi keinginan para mahasiswa tersebut, Kapolda mengaku menyadari bahwa tugas yang saat ini ditangani oleh pihaknya bukanlah hal yang ringan.
“Kami telah berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan mahasiswa GMKI terkait persoalan tersebut,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini juga menyampaikan terima kasih atas peran serta mahasiswa dalam membantu menyelesaikan masalah di Negeri Pelauw-Kariuw.
“Penyampaian rekan-rekan ini juga mendukung dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di masyarakat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, inti permasalahan yang terjadi di Negeri Pelauw-Kariuw yaitu persoalan tapal batas lahan. Masalah ini merupakan tugas Pemerintah untuk menyelesaikannya, sehingga dapat segera mendapat kepastian hukum.
“Kami mengharapkan agar diskusi hari ini bukan hanya berakhir di sini, tapi dapat diimplementasikan di lapangan,” harapnya.
Menurut Kapolda, situasi kamtibmas bisa kondusif bukan karena jumlah personil Polri yang ditempatkan melakukan pengamanan di lapangan, akan tetapi karena niat masyarakat itu sendiri yang ingin terus hidup dalam kedamaian.
“Bukan tentang jumlah personil Polri di lapangan, tetapi niat masyarakat yang menentukan situasi kamtibmas kondusif atau tidak,” pungkasnya.