Malang– _(beritaistana.id)_; Responden Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK wilayah Kabupaten Malang, Eko Susianto, melaporkan banyaknya temuan-temuan pemasangan wifi ilegal dari pihak penyelenggara jaringan internet wifi.
Selain itu, Eko Susianto mengatakan banyak tower-tower atau menara yang berdiri tanpa ada ijin yang jelas, baik itu tower wifi maupun tower BTS.
Di Kabupaten Malang, terpantau ada ratusan tower wifi dan tower BTS milik 16 perusahaan yang tanpa ijin.
Diduga, pihak penyelenggara juga tidak menyetorkan pajak kepada negara sebagai upaya pendapatan negara (APBD/APBN).
Eko Susianto mengatakan, sangat berterimakasih dan terbantu dengan program Bapak Presiden Jokowi atas pemerataan jaringan internet ke Desa-Desa. Namun, ia menyayangkan atas apa yang dilakukan oleh pihak penyelenggara yang mencari keuntungan sendiri dengan mengatasnamakan program pemerintah.
Diduga, ada permainan antara pihak penyelenggara dan oknum Kominfo yang telah menjual bandwidth secara ilegal dan dipasarkan ke masyarakat/pelanggan.
Selain itu, kabel-kabel jaringan nirkabel wifi yang terpasang di tiang-tiang listrik sangat berantakan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Namun, pihak PLN tidak pernah menanggapi hal tersebut malah pura-pura tidak tahu dan seakan sengaja melakukan pembiaran.
Ada kemungkinan, pihak PLN pun mendapat setoran dari pihak penyelenggara wifi.
Mengenai setoran, Didit dan Fadil selaku pengelola jaringan internet wifi di dua perusahaan berbeda, ketika di investigasi oleh wartawan media beritaistana.id dan anggota BPH RI Reclasseering Indonesia mengatakan bahwa pihak penyelenggara wifi menyetorkan sejumlah uang kepada Kepala Desa setempat setiap sebulan sekali.
Namun ketika diklarifikasi oleh wartawan media beritaistana.id dan anggota BPH RI Reclasseering Indonesia kepada Kepala Desa tersebut, Rabu (19/01/2022), Kepala Desa mengaku tidak pernah mendapat apa-apa bahkan untuk pemasangan wifi pun tidak pernah meminta ijin ke Kepala Desa maupun ke lingkungan terlebih dahulu.
Kepala Desa Mulyosari inisial M tersebut juga mengatakan tidak terima jika nama baiknya dicemarkan, ia akan menuntut balik siapa saja yang telah mencemarkan namanya dengan mengatasnamakan mendapatkan setoran bulanan seperti itu.
Kepala Desa tersebut mengatakan juga akan melaporkan pihak penyelenggara wifi terkait ijin dan kabel-kabel yang tidak terpasang dengan rapi yang dapat membahayakan warga masyarakat.
Eko Susianto berharap, para pelaku yang tidak bertanggungjawab itu mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebab, pihak penyelenggara jaringan internet wifi tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran.
Diantaranya adalah penjualan jasa tanpa ijin dari pihak Kominfo. Ketentuan dasar hukum terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam UU Telekomunikasi No. 36/1999 khususnya pasal 47, yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta rupiah.
Selain itu pihak penyelenggara wifi juga menjual repeater (penguat sinyal) dan bandwidth secara ilegal dan mendistribusikannya ke pelanggan.
Kebanyakan, wifi-wifi ilegal tersebut mengatasnmakan produk kominfo seperti indihome, maka hal tersebut melanggar pasal 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
Untuk pihak penyelenggara yang tidak membayar pajak negara, maka melanggar Pasal 23 A UUD 1945. Sebab, para pihak penyelenggara wifi juga menarik pajak bulanan PPh ke para pelanggannya.
Pemasangan wifi yang tidak mendapat ijin dari Kominfo terlebih dahulu bisa terjerat Pasal 362 tentang pencurian.
Sesuai dengan UU no 36 Tahun 1999, yang mana penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum.
Tentang ijin kontrak penyedia juga tertuang dalam Pasal 22 no 36 tahun 1999.
Pihak penyelenggara juga harus mendapatkan ijin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Andalalin. Andalalin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota/Kabupaten guna mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan terhadap lalu lintas di sekitarnya.
Beberapa pekan terakhir, Eko Susianto menemui pihak pengelola wifi yakni Fadol dari PT. Sarana Media Cemerlang, dan Didit dari PT. Java Digital Nusantara (Global).
Anggota BPH RI Reclasseering Indonesia juga akan melaporkan terkait oknum Kominfo, oknum PLN dan pihak pengelola wifi tersebut. Saat ini BPH RI masih melaporkan ke Polres Malang dan masih menunggu tembusan dari Pusat Jakarta terkait surat yang akan dilaporkan. (eko s)
#PresidenJokowi
#Kemenkopolhukam
#Kemenkominfo
#GubernurJatim
#BupatiMalang
#KapolresMalangRadenBagoesWibisono
#Kejagung