Berita Istana Semarang ,-Badan Kepegawaian Daerah mengadakan “Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021” melalui zoom meeting dan live streaming kanal Youtube. Jumat (07/01/022)
“Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris BKD Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Adminstrator ,Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Dasar hukum UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.
Berdasarkan PP No 30 tahun 2019 sasaran kerja pegawai (SKP) memuat kinerja utama dan dapat memuat kinerja tambahan. Kinerja utama dan kinerja tambahan paling sedikit memuat indikator kinerja individu dan target kinerja. Penyusunan SKP memperhatikan perencanaan strategis instansi pemerintah, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan dan/atau SKP atasan langsung.
Aspek perilaku kerja
1. Orientasi pelayanan
2. Komitmen
3. Inisiatif kerja
4. Kerja sama
5. Kepemimpinan
Penilaian perilaku kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dan dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.
Bobot penilaian
1. Unsur SKP 70% dan perilaku kerja 30%
2. Unsur SKP 60% dan perilaku kerja 40% (bagi instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian 360)
3. Realisasi kinerja PNS yang melebihi Target kinerja, nilai capaian kinerja paling tinggi pada angka 120.
“4. Penilaian kinerja didasarkan pada pengukuran kinerja yang dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran atau tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi.
Penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan/predikat:
a. Sangat baik (nilai 110 ≤ 120 dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberikan manfaat bagi organisasi .
b. Baik, nilai 90 < x < 120
c. Cukup, nilai 70 < x < 90
d. Kurang, nilai 50 < x < 70
e. Sangat kurang, nilai < 50
Manajemen Kinerja PP No 30 Tahun 2019
1. Tim penilai kinerja PNS.Pemantauan kinerja .3. Bimbingan dan konseling kinerja
4. Pemeringkatan kinerja .
5 Sistim informasi kinerja PNS.6.Pengelola kinerja.
7. Penghargaan
8. Sanksi
‘Langkah yang perlu disiapkan dalam penyusunan kinerja
1. Siapkan dokumen rencana strategos OPD
2. Siapkan dokumen perjanjian kinerja KA OPD s.d Eselon
3. Siapkan SKP JPT (Sekda/KA OPD/DIrektur RS/KA Biro).
“4. Siapkan DPA kegiatan/sub kegiatan masing-masing OPD
5. Susun matriks peran dan hasil dari JPT s.d pelaksana/JFT
6. Bentuk tim pengelola kinerja di OPD yang terdiri dari unsur (Subbag Umpeg, Subbag Program, APIP yang tergabung Tim SPIP) ditetapkan dengan SK KA OPD. ( SM)
YouTube: Sekretariat Presiden